Pilih Kategori

Agenda

Musprop INKINDO Jateng, 21 April 2010

Kalender

September 2019
M T W T F S S
« Jul    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi BU

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (5) dan Pasal 8B ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

Uraian selengkapnya mengenai pembagian ini dapat didownload di [...]

Peraturan LPJK untuk Perpanjangan SBU Tahun 2011

Materi dapat didownload di bawah ini:

Peaturan LPJK mengenai Perpanjangan SBU

Informasi pengadaan barang dan jasa (SE: 09/SE/M/2011)

 

Surat edaran selengkapnya dapat didownload di bawah ini:

Surat No 889 SE-09_DPP.pdf

PEMBAGIAN SUBKLASIFIKASI DAN SUBKUALIFIKASI “TERBARU”

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (5) dan Pasal 8B ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi yang tertuang dalam PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM [...]

Permen PU No. 07/PRT/M/2011 tentang STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI

Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi di bidang pekerjaan umum yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu pengaturan mengenai tatacara pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa [...]

Standar Dokumen Pengadaan yang Baru

Berkaitan dengan telah mulai diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mulai diberlakukan 1 Januari 2011, maka sangat diperlukan aturan dan ketentuan yang lebih rinci untuk pelaksanaannya.

Berkaitan dengan ini, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menegluarkan beberapa standar baru untuk pedoman pelaksanaan pengadaan Jasa Konsultansi dan jasa [...]

Sosialisasi Perpres 54

Sosialisasi Perpres 54/2010

VIEW SLIDE SHOW
DOWNLOAD ALL

Berkaitan dengan telah diterbitkannya Peraturan pemerintah Nomor 54 sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang akan mulai diberlakukan mulai tahun 2011, maka INKINDO Jateng melaksanakan sosialisasi peraturan ini. Diharapkan dengan sosialisasi ini para konsultan dapat segera mempersiapkan diri untuk dapat menyongsomng proses pengadan konsultanuntuk tahun depan.

Acara ini dilaksanakan [...]

Seminar Nasional: Permasalahan Hukum Jasa Konstruksi & Pencegahan Korupsi

Oleh : Ir.AY.Hari Susilo-Ketua BAM INKINDO Jawa Tengah

Badan Advokasi dan Mediasi (BAM) INKINDO Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 bertempat di Jakarta , berkesempatan mengikuti Seminar Nasional dengan judul : PERMASALAHAN HUKUM PADA PELAKSANAAN KONTRAK JASA KONSULTANSI DAN PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH . Seminar ini terselenggara atas kerjasama antara Fakultas [...]

RAPAT KOORDINASI BADAN ADVOKASI DAN MEDIASI ( RAKORBAM )

Oleh : Ir.AY.Hari Susilo

Ketua BAM DPP INKINDO Jawa Tengah.

Badan Advokasi dan Mediasi (BAM) DPN INKINDO pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2010 bertempat di Jakarta , menyelenggarakan Rapat Koordinasi tingkat nasional . Pada kesempatan tersebut BAM DPP INKINDO Jawa Tengah berkesempatan hadir.

RakorBAM yang diadakan kali ini bertujuan untuk melakukan koordinasi BAM DPP INKINDO seluruh Indonesia [...]

PP No. 54/2010 tentang PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi [...]