Pilih Kategori

Agenda

Musprop INKINDO Jateng, 21 April 2010

Kalender

July 2015
M T W T F S S
« Oct    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

PP No. 54/2010 tentang PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

0006838 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang
terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan ini, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

Peraturan ini akan mulai berlaku untuk pekerjaan yang dilelangkan mulai 1 Januari 2011.

DOWNLOAD LENGKAP di bagian berikut:

  1. PERPRES.NO_.54.TAHUN_.2010.pdf
  2. PENJELASAN.PERPES.NOMOR_.54.TAHUN_.2010.pdf
  3. LAMPIRAN..I…PERENCANAAN.UMUM_.pdf
  4. LAMPIRAN.II_..BARANG.pdf
  5. LAMPIRAN.III_..PEKERJAAN.KONSTRUKSI.pdf
  6. LAMPIRAN.IVA_..JASA_.KONSULTANSI..BADAN_.USAHA_.pdf
  7. LAMPIRAN.IVB_..JASA_.KONSULTANSI..PERORANGAN.pdf
  8. LAMPIRAN V – JASA LAINNYA .pdf
  9. LAMPIRAN VI – SWAKELOLA

3 comments to Perpres No. 54/2010 tentang PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

  • pengadaan barang dan jasa merupakan aturan yang harus disepakati panitia karena merupakan acuan yang akan kita pakai pp ini merupaka nproduk pemerintah yang bagus

  • pengadaan barang dan jasa merupakan aturan yang harus disepakati panitia karena merupakan acuan yang akan kita pakai pp ini merupaka nproduk pemerintah yang bagus tasrif pangkep dpk

  • deni warman

    apakah pengadaan jasa peneltian SDM harus mengunakan badan usaha pemerintah?

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>