Pilih Kategori

Agenda

Musprop INKINDO Jateng, 21 April 2010

Kalender

July 2019
M T W T F S S
« Jul    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Seminar Nasional: Permasalahan Hukum Jasa Konstruksi & Pencegahan Korupsi

Oleh : Ir.AY.Hari Susilo-Ketua BAM INKINDO Jawa Tengah

Badan Advokasi dan Mediasi (BAM) INKINDO Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 bertempat di Jakarta , berkesempatan mengikuti Seminar Nasional dengan judul : PERMASALAHAN HUKUM PADA PELAKSANAAN KONTRAK JASA KONSULTANSI DAN PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH . Seminar ini terselenggara atas kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan INKINDO .

Seminar yang dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum UI , Prof. Safri Nugraha, SH, LL.M, Ph.D. dan kata sambutan dari Ketua Umum DPN INKINDO , Ir. Bacdher Johan , MM ini diikuti oleh peserta dari BAM DPP INKINDO seluruh Indonesia – yang sehari sebelumnya berkesempatan mengadakan rapat koordinasi bersama BAM DPN INKINDO, Undangan serta Civitas Akademika FH – UI.

Pembicara kunci dalam seminar adalah Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, Ph.D dengan pembicara lainnya yaitu :

Panel – 1 : Aspek Hukum Kontrak Jasa Konsultansi

  1. Prof.A.Zen Umar Purba, SH, LL.M (Pakar Hukum Kontrak UI)
  2. DR.S.Ruslan SE, MS (Deputy Bidang Hukum LKPP)
  3. M.I.Zikrullah, Kepala Divisi BP MIGAS
  4. Ir.R.Bambang Goeritno Soekamto, MSc, MPA (BPK KPU)
  5. Prof.DR.Eddy Mulyadi Soepardi, Direktur Investigasi BUMN/BUMD

dengan moderator : Ir.Nugroho Pudji Rahardjo dari DPN INKINDO

Panel – 2 : Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Jasa Konsultansi

  1. Akhiar Salmi SH, MH (Pakar Hukum Tipikor UI)
  2. Ir. Ontoseno (INKINDO)
  3. DR.Drs. ITO Sumardi DS, SH, MBA, MM, MH (Kabareskrim Mabes POLRI)
  4. DR. Setyo Utomo (Jaksa Satuan Khusus Tipikor – Kejaksaan Agung RI )
  5. Candra M. Hamzah ( Wakil Ketua KPK )
  6. Adnan Topan Husodo ( Wakil Koordinator ICW )

dengan moderator : Adijaya Yusuf, SH, LL.M. Ph.D ( FH – UI )

Dalam pengantarnya, Prof. Hikmahanto menyampaikan bahwa dalam praktek dijumpai berbagai masalah terkait pelaksanaan jasa konstruksi yang dilandasi oleh sebuah kontrak dan dibarengi dengan adanya indikasi korupsi terkait dengan pengadaan jasa berdasarkan Keppres nomor 80 tahun 2003 atau penggantinya.

Menurut pak Hikma, begitu beliau akrab dipanggil, kontrak adalah suatu kesepakatan yang berisi tiga kategori yaitu pertama, definisi yang disepakati oleh para pihak, kedua yaitu hal hal yang terkait dengan prestasi – hak dan kewajiban , ketiga yaitu hal hal yang bersifat antisipatif misal menyangkut sengketa. Dalam proses pengadaan barang / jasa sesuai ketentuan Keppres diatas, jika dijumpai adanya unsur pelanggaran maka kontrak dapat batal demi hukum .dan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi.

Aspek pencegahan tindak pidana korupsi sangat diperlukan. Perlawanan terhadap korupsi adalah salah satu cara untuk mensejahterakan rakyat dan ini harus dilakukan melalui masyarakat, pemerintah dan berbagai komponan bangsa. Tantangan utama bagi pemberantasan prakek korupsi adalah melakukan proses hukum terhadap mereka yang terlibat dan memastikan dijatuhkan hukuman yang setimpal. Tantangan lain adalah upaya pemerintah membangun sistem dan proses hukum yang dapat bekerja (workable), dipercaya (credible) dan memenuhi rasa keadilan (sense of justice). Diakui pula bahwa praktek korupsi tidak dapat dihilangkan untuk selama lamanya (once and for all), oleh karena itu sistem dan proses hukum akan memastikan mereka yang diduga melakukan kjejahatan korupsi.

Harapan pak Hikma, Inkindo sebagai wadah organisasi profesi yang telah mengatur diri dalam Kode Etik Profesi, memberikan konstribusi bagi pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri tercinta ini .

Jika berminat, materi yang disampaikan dalam Seminar Nasional ini selanjutnya dapat dibaca dalam website INKINDO Jawa Tengah dengan alamat : www.inkindo-jateng.web.id

Rekomendasi atau kesimpulan akhir dari Seminar Nasional tentang Permasalahan Hukum Pada Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi Dan Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Instansi Pemerintah masih belum kami terima dan akan diinformasikan kemudian melalui media yang ada.

Download lengkap materi seminar:

  1. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Jasa Konsultasi – Mabes POLRI
  2. Contoh Catatan Hukum atas Kotrak Jasa Konstruksi
  3. Peran tanggungjawab dan Hak Konsultan pada Saat terjadi Wanprestasi oleh Kontraktor – Makalah
  4. Peran tanggungjawab dan Hak Konsultan pada Saat terjadi Wanprestasi oleh Kontraktor – Presentasi
  5. Pokok Kebijakan & Implikasi Hukum Pengadaan Jasa Konsultansi Pemerintah- Ruslan SE
  6. Peran BPKP menangani Kasus Berindikasi Korupsi pada Konsultan
  7. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Jasa Konsultansi – Akhiar Salmi
  8. Posisi dan Peran Konsultan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi – INKINDO
  9. PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA JASA KONSULTANSI – Bareskrim
  10. PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA JASA KONSULTASI – Setyo Utomo
  11. Mencegah Korupsi di Bidang Pengadaan Barang & Jasa Instansi Pemerintah – ICW

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>