Pilih Kategori

Agenda

Musprop INKINDO Jateng, 21 April 2010

Kalender

July 2019
M T W T F S S
« Jul    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Membedah E-Proc Konsultan

imageOleh: Bayu Arie Wibawa

Pengadaan lelang secara elektronik (E-Proc LPSE) sudah mulai bergulir dalam proses pengadaan barang/jasa di Indonesia.
“Beribu” harapan dan janji dalam penerapan sistem ini, benarkah?.
Apa itu E-proc?, bagaimana sistem ini berjalan?, bagaimana keamanannya?, apa itu LKPP? Apa itu LPSE? Apakah Portal Nasional itu? ……. dll.
Semua itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak para Pengguna dan Penyedia Jasa. Tulisan ini akan mencoba sedikit “membedah” E-Proc LPSE, terutama untuk penggunaan bagi konsultan.

1. Latar Belakang

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian penting dalam perbaikan pengelolaan Keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (electronic government procurement atau PPE), yaitu dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

clip_image002Proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini diharapkan akan dapat meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Selain itu, proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini juga dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan (non discriminative) bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berdasarkan pengalaman sejak tahun 2004 dalam hal pemberlakuan Keppres No. 80 Tahun 2003, efisiensi akan akan tercapai apabila proses pengadaan barang/jasa berlangsung secara transparan dan diikuti oleh sejumlah peserta pengadaan yang cukup banyak serta mengedepankan proses persaingan yang sehat. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-pengadaan) akan meningkatkan transparansi, sehingga persaingan sehat antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong. Dengan demikian optimalisasi dan efisiensi belanja negara segera dapat diwujudkan.

Dalam era globlalisasi saat ini, pendekatan sistem E-Proc ini sudah menjadi suatu sistem standar internasional. Pada  tahun 2008 yang lalu telah dilaksanakan workshop dari 12 negara yang bertujuan untuk menciptakan forum komunikasi bagi negara-negara berkembang, khususnya di Regional Asia, untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka menjalankan reformasi dan meningkatkan kinerja sistem pengadaan barang/jasa.  Hasil workshop ini menjadi masukan yang berharga bagi upaya “reformasi” di negara masing-masing.  Yang dimaksud dengan reformasi di sini adalah meningkatnya kapasitas pengadaan barang/jasa di negara-negara berkembang agar mampu berkontribusi dalam global economy. Pada saat itu, kecuali Bhutan, pada umumnya negara-negara peserta telah pula mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-rocurement).  Walaupun masih banyak kendala dalam pengembangan sistem tersebut diantaranya meliputi illiteracy teknologi sistem informasi dan keterbatasan infrastruktur, namun sistem ini secara bertahap telah mulai dilaksanakan.

2. Dasar Hukum

Pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik mengingat hal ini telah dimungkinkan melalui Keppres No 80 Tahun 2003, dan terhadap semua informasi, transaksi elektronik pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik mengacu pada Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Sebagai peraturan baru yang menggantikan Keppres Nomor 80 tahun 2003, Perpres Nomor 54 tahun 2010 telah dengan lebih jelas memuat mengenai keharusan melaksanakan lelang secara elektronik (e-procurement) paling lambat tahun 2012. Dengan berlakunya Perpres baru ini, maka seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi lainnya harus melaksanakan pengadaan barang/jasa masing-masing secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan paling lambat tahun 2012 mendatang.

3. Pengertian E-Proc

E-Procurement merupakan suatu mekanisme transaksi masa kini (atau dapat dikatakan sebagai teknik transaksi modern) dengan memanfaatkan sejumlah aplikasi berbasis internet dan perangkat teknologi informasi terkait lainnya sebagai enabler dalam menjalankan proses tersebut. Penerapan konsep e-procurement sebenarnya memiliki manfaat yang tersirat dalam definisi dari e-procurement itu sendiri. Secara ringkas e-procurement dapat diartikan sebagai “sebuah rangkaian proses transaksi secara elektronik (otomatis) yang terjadi antara pembeli dan penjual yang dilakukan melalui medium elektronik/internet”.

clip_image003Terlepas dari definisi umum di atas, maka dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia telah diatur mengenai proses pengadaan secara elektronik ini. Pengadaan barang/jasa secara elektronik di sini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

  1. Memperbaiki transparansi dan akuntabilitas.
  2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.
  3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan.
  4. Mendukung proses monitoring dan audit.
  5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Dalam peraturan yang telah ada di Indonesia, pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini dapat dilakukan melalui e-Tendering atau e-Purchasing:

  1. E-Tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan.
  2. E-Purchasing merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

Lingkup layanan dan proses E-Tendering dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup e-Tendering meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang.

2. Para pihak yang terlibat dalam e-Tendering adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan dan Penyedia barang/jasa.

3. Aplikasi e-Tendering wajib memenuhi unsur perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan.

4. E-Tendering dilaksanakan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

5. ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdekat.

6. Sistem Pengadaan Secara Elektornik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

· Mengacu pada standar yang telah ditetapkan LKPP berkaitan dengan interoperabilitas dan intergerasi dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP;

· Mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik yang ditetapkan oleh LKPP; dan

· Bebas lisensi (free lisence)


4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

clip_image005Berkaitan dengan pengaturan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, maka di negara-negara lain telah banyak dibentuk institusi yang mengelola dan mengatur pelaksanaan pengadaan ini. Banyak negara telah membentuk “badan tersendiri” untuk menangani kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan bentuk dan kewenangan yang bervariasi.  Peran penting lembaga-lembaga ini sudah dapat dilihat dengan kehadiran lembaga-lembaga serupa di berbagai negara seperti Office of Federal Procurement Policy (OFPP) di Amerika Serikat, Office of Government Commerce (OGC) di Inggris, Government Procurement Policy Board (GPPB) di Filipina, Public Procurement Policy Office (PPPO) di Polandia, dan Public Procurement Service (PPS) di Korea Selatan. Bahkan, di beberapa negara lembaga tersebut dibentuk berdasarkan undang-undang.

Bertolak dari latar belakang di atas, maka di Indonesia juga diperlukan keberadaan lembaga tersendiri yang memiliki kewenangan merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, terpadu, terarah, dan terkoordinasi. Dalam Perpres 54 tahun 2010 pada pasal 108 telah disebutkan bahwa LKPP mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas. Lembaga ini merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dibentuk berdasarkan Perpres No 106 tahun 2008. LKPP merupakan lembaga pemerintah satu-satunya yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.

Fungsi- fungsi yang diselenggarakan oleh LKPP, yaitu :

a.

Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintahtermasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha;

b.

Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;

c.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;

d.

Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (electronic procurement);

e.

Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum;

f.

Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, penatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga.

Seiring reformasi yang bergulir di Indonesia, maka dengan terbentuknya LKPP ini harapan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak.

5. Unit Layanan Pengadaan (ULP) / Panitia Pengadaan

Berkaitan dengan pengaturan organisasi dalam pengadaan, maka dalam Perpres 54 tahun 2010 telah diuraikan dengan sangat jelas mengenai perlunya beberapa elemen organisasi pengadaan sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

3. Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Pejabat Pengadaan

4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Terkait dengan proses pengadaan melalui E-Proc ini, maka Pejabat Pengadaan dan ULP. Fungsi ULP dalam pengadaan penyedia jasa konsultansi untuk nilai > 50 juta, sedangkan nilai < 50 juta menjadi kewenangan Pejabat Pengadaan.

ULP dibentuk dengan tujuan:

1. Membuat proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih terpadu, efektif dan efisien

2. Meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi Eselon I Teknis/Satminkal/Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi

3. Menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak bagi penyedia barang/jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat

4. Menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh aparatur yang profesional.

Untuk mendukung pelaksanaan E-Proc oleh masing-masing ULP/Panitia Pengadaan, maka perlu dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektornik (LPSE) untuk menfasilitasi tugas dan fungsi ULP dalam melaksanakan pengadaan secara elektronik.

6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

clip_image006Dalam Perpres 54 tahun 2010 pasal 111 disebutkan bahwa Gubernur / Bupati / Walikota membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP / Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Setiap instansi pusat/provinsi/kabupaten/kota wajib membentuk LPSE.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan unit kerja penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang di dirikan oleh Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Terhadap ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN dan Pemerintah Daerah yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat.

Jadi LPSE merupakan suatu unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani unit layanan pengadaan (ULP) atau Panitia Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. Seluruh ULP dan Panitia Pengadaan dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya. LPSE melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

LPSE akan menjalankan fungsi sebagai berikut :

a. Mengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);

  1. Menyediakan pelatihan kepada PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa;
  2. Menyediakan sarana akses internet bagi PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa;
  3. Menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan SPSE kepada PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa;
  4. Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa.

Memasuki awal Desember 2010, telah terbangun 128 LPSE oleh Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Kementerian/ Lembaga yang melayani 244 instansi pemerintah di 25 provinsi seluruh Indonesia. Jumlah ini meningkat pesat dari total 33 unit LPSE dan 11 unit LPSE dengan jumlah instansi terlayani 41 dan 11 instansi masing-masing di akhir tahun 2009 dan 2008, yang menggambarkan peran serta Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Kementerian/Lembaga dalam membangun sistem e-Procurement .

Semakin banyaknya institusi pemerintah yang menawarkan paket lelang secara elektronik diharapkan terus mendorong kenaikan efisiensi belanja pengadaan. Selain itu, implementasi ini juga menjadi salah satu tumpuan terciptanya good governance dan kompetisi yang sehat di bidang pengadaan barang/jasa.

7. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

clip_image008Dengan pelaksanaan pengadaan secara elektronik melalui media web/internet, maka selain kebutuhan sarana hardware berupa komputer dan jaringan koneksis serta lembaga (LPSE), maka juga diperlukan suatu sistem aplikasi handal yang menjadi software utama dalam semua tahapan proses pelelangan yang akan dilaksanakan. Dalam mendukung fungsi inilah, maka sangat perlu dikembangkan suatu aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai SPSE.

SPSE merupakan aplikasi pengadaan elektronik yang dikembangkan oleh Direktorat E-Procurement (LKPP) untuk digunakan oleh LPSE di instansi pemerintah seluruh Indonesia. Dalam Perpres 54 tahun 2010 pada pasal 108 telah disebutkan bahwa LKPP menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan pengadaan barang/jasa

clip_image009   clip_image010

Tampilan Pengumuman Lelang                          Tampilan Jadwal Lelang

Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional   sehingga tidak memerlukan biaya lisensi; baik lisensi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya.

8. JAMINAN KEAMANAN

Untuk dapat memberikan jaminan keamanan yang handal, maka LKPP dalam pengembangan SPSE berkerjasama dengan:

  1. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen
  2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk sub sistem audit

clip_image011

Aplikasi APENDO untuk Peserta dan Panitia

Dari kerjasama ini, maka telah dibuat Aplikasi Pengaman Dokumen LPSE (APENDO LPSE) yang terdiri dari 2 macam:

1. APENDO Peserta
Apendo Peserta digunakan untuk menyandi file-file penawaran yang dibuat oleh peserta lelang LPSE sebelum diupload