Pilih Kategori

Agenda

Musprop INKINDO Jateng, 21 April 2010

Kalender

January 2015
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Kota Yang Lebih Baik,Kehidupan Yang Lebih Baik

Oleh: Mohammad Agung Ridlo

clip_image002

Masyarakat dunia yang tergabung dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tanggal 17 Desember 1985 telah mengeluarkan Resolusi No 40/201 A, yang menyepakati setiap hari senin minggu pertama pada setiap bulan Oktober ditetapkan sebagai Hari HABITAT Dunia (HHD).

Kesepakatan masyarakat global yang tertuang dalam Agenda Habitat yang tiap tahun diperingati, mengamanatkan pentingnya penyediaan hunian yang layak untuk semua lapisan masyarakat. Tema-Tema Hari HABITAT Dunia :

  • “Shelter is my Right” (1986, Nairobi)
  • “Shelter for the Homeless” (1987, New York)
  • “Shelter and Community” (1988, London)
  • “Shelter, Health and the Family” (1989, Jakarta)
  • “Shelter and Urbanization” (1990, London)
  • “Shelter and the Living Environment” (1991, Hiroshima)
  • “Shelter and Sustainable Development” (1992, New York)
  • “Women and Shelter Development” (1993, New York)
  • “Our Neighbourhood” (1995, Curitiba)
  • “Urbanization, Citizenship and Human Solidarity” (1996, Budapest)
  • “Future Cities” (1997, Bonn)
  • “Safer Cities” (1998, Dubai)
  • “Cities for All” (1999, Daiian)
  • “Women in Urban Governance” (2000, Jamaica)
  • “Cities Without Slum” (2001, Fukuoka)
  • “City to city Cooperation” (2002, Brussels)
  • “Water and Sanitation for Cities” (2003, Rio De Jeneiro)
  • “Cities Engines of Rural Development (2004, Nairobi)
  • “Millenium Development Goal’s and The City” (2005, Banten)
  • “Cities, Magnets of Hope” (2006)
  • “A Safe City is a Just City” (2007)
  • “Harmoniouscities” (2008)
  • “Planning Our Urban Future” (2009)
  • “Better City Better Life” (2010)

Pada peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) tahun 2010 sekarang bertemakan “Better City Better Life” yang maknanya adalah ”Kota Yang Lebih Baik Kehidupan Yang Lebih Baik”.

Dengan kata lain bahwa yang dinamakan suatu kota adalah yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan keadilan bagi seluruh warganya dalam memenuhi segala kebutuhan aktivitas dan keberlangsungan hidupnya.

Penduduk kota di negara-negara sedang berkembang, tahun 1950 berjumlah sekitar 300 juta, yang kemudian pada tahun 1990-an jumlahnya bertambah lebih dari empat kali lipat yaitu menjadi sekitar 1,3 milyar. Pada tahun 2010 ini jumlah penduduk yang tinggal di kota meningkat lagi menjadi 2,7 milyar. PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) memperkirakan bahwa 75% dari jumlah itu tinggal di perkotaan dan diperkirakan 1 milyar orang di antaranya tinggal di rumah-rumah yang tidak layak. Sebagian besar diantaranya tersebar di negara-negara yang sedang berkembang.

Peningkatan jumlah penduduk (Population rapid growth) di perkotaan selain secara alamiah (fertilitas dan mortalitas) juga karena adanya migrasi (inmigrasi dan outmigrasi).

Push Factors dan Pull Factors

Di negara-negara maju, migrasi (baca: urbanisasi) diperlukan untuk mendukung adanya revolusi industri yang membutuhkan tenaga/buruh kerja dalam jumlah yang cukup banyak. Artinya bahwa perkotaan di negara-negara maju ketika itu memang direncanakan dengan memacu adanya migrasi besar-besaran dengan konsep pull factors dan sudah ada kesiapan dari pemerintah tentang lapangan kerja bagi mereka kaum urban.

Sedangkan untuk di negara berkembang urbanisasi terjadi karena desa mereka rasa sudah tidak mampu lagi memberikan rejeki yang memadai, tidak lagi bisa memberikan harapan-harapan yang cerah sebagai tempat kehidupan untuk masa mendatang. Penduduk bertambah banyak, kebutuhan lahan untuk bermukim semakin meningkat, tanah garapan semakin menyempit, nilai tukar (value added) substansi semakin rendah, kesejahteraan semakin menurun, maka hal itu tidak lagi mendukung mereka untuk tetap bertahan tinggal di desa. Hal itu menjadikan mereka berbondong-bondong terdorong keluar (merupakan push factors) untuk mencari harapan di luar desanya menuju ke kota-kota yang ada di sekitarnya, yang dianggap lebih menjanjikan.

Daya tarik yang dipunyai oleh kota (pull factors) yang menurut mereka (para urbanis) dengan berbagai “gebyar-gebyarnya kehidupan kota” ternyata merupakan tempat berakumulasinya berbagai aktivitas, khususnya aktivitas yang dapat menghasilkan doku atau fulus (bahasa prokem istilah mereka untuk menyebut uang). Dengan kata lain, setiap bentuk gerak manusia ternyata bisa mendatangkan rejeki. Artinya, dengan keterbatasan ketrampilan yang dibawanya dari desa (yang serba pas-pasan) mereka berupaya untuk meraih suatu keberhasilan, walaupun hanya bermodal tenaga.

Sementara itu kota sendiri belum mampu menyediakan lapangan kerja bagi warganya. Mereka banyak masuk ke sektor informal (self employed). Jadi kuli bangunan, pedagang kaki lima atau pedagang keliling, tukang becak, bahkan sampai menjadi tukang pengumpul barang-barang bekas di tumpukan sampah alias “pemulung” dan seterusnya. Namun tak jarang pula diantara mereka yang terpaksa mempunyai status “gepeng” alias “gelandangan dan pengemis” dengan segudang harapan yang ada di benaknya.

Hal ini menyebabkan kota-kota di negara berkembang sebagian besar dihuni oleh para pendatang yang tidak memiliki pekerjaan. Sebagian dari mereka terbelenggu oleh ketidakberdayaan memperbaiki nasib di perkotaan, terperangkap dalam perekonomian informal dengan penghasilan yang rendah dan tinggal di tempat-tempat kumuh (slums dan squatters) membentuk enclave-enclave kumuh kota. Dengan demikian, kota-kota di negara berkembang, termasuk Indonesia, dapat dikatakan didominasi oleh kaum miskin.

Penyediaan Infrastruktur Perkotaan makin Kritis

Semakin tingginya tingkat kepadatan penduduk dan meluasnya kota, muncul berbagai permasalahan. Kota dituntut untuk menyediakan berbagai infrastuktur pelayanan dasar perkotaan seperti penyediaan air bersih, pembuangan sampah, penanganan drainase, termasuk pada perumahan dan permukiman yang penduduknya meningkat dengan cepat.

Semakin besar/luas ukuran kota akan semakin sulit dalam pengaturan, penataan ruang dan penyediaan infrastuktur perkotaan. Semakin banyak orang akan terkena dampak bila penyediaan infrastruktur pelayanan perkotaan mengalami kekurangan atau kegagalan. Pengaruh dari kegagalan tersebut, dapat menyebabkan berbagai kekacauan, saling berebut mendapatkan pelayanan yang sama, dan biasanya terjadi pada daerah-daerah yang penduduknya berpenghasilan rendah, pada gilirannya diikuti dengan merebaknya perilaku-perilaku menyimpang dan negatif termasuk kriminalitas dan vandalisme yang cenderung ke arah pathology social. Angka kriminalitas biasanya tinggi, jurang pemisah antara tingkat kehidupan yang kaya dan yang miskin menjadi “menganga” lebih nyata.

Sebagai contoh, untuk penyediaan hunian (permukiman) di perkotaan bagi golongan the have tidak menjadi masalah. Namun yang perlu dipikirkan adalah masalah hunian bagi golongan have nots. Sulitnya masyarakat miskin di perkotaan untuk mendapatkan rumah yang layak huni, semakin tahun secara kuantitas jumlahnya semakin bertambah banyak. Permukiman slums dan squatters semakin tahun tumbuh secara sporadis dan semakin meluas. Kondisi kemiskinan membuat kelompok ini seringkali hanya mampu mengakses lingkungan kumuh atau permukiman liar di pekotaan, diperburuk dengan kurang memadainya pelayanan penyediaan prasarana dan sarana dasar lingkungan. Pada gilirannya hal ini menghambat potensi produktivitas dan kewirausahaan para penghuninya.

Menurut Ir. Aca Sugandhi, MSc, 2002, di perkotaan Indonesia kualitas lingkungan permukiman mengalami penurunan secara signifikan. Banyak kawasan perumahan dan permukiman yang telah melebihi daya tampung dan daya dukung lingkungan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya lingkungan kumuh setiap tahunnya. Saat ini luas lingkungan kumuh telah mencapai 47.500 hektar, yang tersebar tidak kurang di 10.000 lokasi.

Kondisi Permukiman Tidak Layak Huni

Permukiman kumuh tersebut merupakan permukiman yang kualitas lingkungannya sangat tidak layak huni. Kenapa dengan permukiman kumuh ? karena permukiman tersebut biasanya berada pada lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang misalnya berada pada daerah bantaran sungai, sempadan rel KA, daerah rawan bencana banjir, longsor atau gempa.

Kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, sehingga rawan terhadap bahaya kebakaran dan munculnya pencemaran lingkungan.

Rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan antara lain dengan munculnya berbagai penyakit malaria, diare, demam berdarah, kejahatan, perjudian dan sebagainya.Kualitas umum bangunannya sangat rendah dilihat dari dari aspek struktur bangunan, ruang luar dan kenyamanan bangunan.

Tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai atau tidak memenuhi syarat minimal. Seperti air bersih, sanitasi lingkungan, persampahan, drainase, jalan dan ruang terbuka. Sampah-sampah yang ada tidak dibakar, akan tetapi dibiarkan berserakan sehingga menyebabkan bau yang tidak sedap serta menjadi sarang lalat dan nyamuk.

Pada gilirannya membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya, munculnya kemiskinan, kerawanan keamanan, rendahnya mutu pendidikan dan sebagainya..

Dari aspek legalitas, permukiman kumuh dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, Permukiman kumuh (disebut slums) merupakan kawasan perumahan padat di dalam kota, yang sebagian besar penduduknya dihadapkan dengan masalah-masalah sosial, ekonomi, fisik dan lingkungan, namun dalam hal kepemilikan dan hak atas tanah, semuanya adalah sah. Kedua, Permukiman kumuh dan liar (disebut squatters) merupakan tempat bermukim, yang dalam segala hal sama dengan slums, terkecuali adalah dalam hal kepemilikan tanah tidak legal atau tidak resmi.

Kenapa para penghuni permukiman kumuh untuk tetap berada di lokasi yang tidak layak huni tersebut ? Resistensi yang tinggi dari para penghuni permukiman kumuh tersebut adalah jarak yang dekat antara permukiman dengan pusat-pusat lapangan kerja yang digelutinya.

Lokasi permukiman kumuh yang mudah kita temui, seperti di tempat-tempat strategis di Pusat Kota, belakang kompleks perkantoran, belakang pergudangan, pinggir kali, ditengah kota (menempati lahan kuburan, di bantaran sungai, dibelakang pertokoan atau pasar, di kanan-kiri sepanjang Rel KA); atau di pinggiran kota (dekat tempat pembuangan sampah, di atas tanggul, dibantaran sungai dan di pinggir pantai, disekitar terminal).

Lokasi-lokasi yang diserbu para migran untuk dijadikan lingkungan permukiman tersebut bukan lokasi yang ditetapkan sebagai daerah permukiman. Sehingga permukiman tersebut tidak sekedar kumuh (slums) namun juga liar atau tidak legal (squatters), karena mereka yang menempati lahan yang bukan miliknya tanpa hak atau ijin.

Untuk mencari solusi bagi permukiman yang tidak sekedar kumuh (slums) namun juga liar (squatters), adalah dengan memahami jalan pemikiran para pengghuninya. Mereka yang tinggal di kawasan squatters tampaknya memang sudah merasa tidak adanya jaminan dan rasa aman dalam menempati lahan tersebut, sehingga yang muncul adalah degradasi lingkungan. Kemudian mereka juga tidak mempunyai motivasi yang kuat untuk menginvestasikan penghasilannya dalam memperbaiki tempat tinggal dan lingkungannya, karena mereka tahu sewaktu-waktu bisa digusur. Yang lebih penting bagi mereka adalah bagaimana cara untuk memperoleh penghasilan sehingga bisa bertahan hidup?. Tampaknya kondisi lingkungan yang tidak layak huni dan berada dibawah standar tanpa sarana dan prasarana yang memadai, tidak menjadi soal yang besar. Kedekatan tempat tinggal mereka dengan lapangan kerja, seperti pada sektor informal (sebagai buruh pasar, buruh industri dan kuli bangunan, bengkel, pemulung, pengolahan sampah atau bahan bekas, dan lain-lain), tampaknya justru merupakan faktor penentu yang jauh lebih penting.

Disamping itu kenyataan menunjukkan bahwa kaum miskin atau kaum papa berkeberatan sekali meninggalkan huniannya, walaupun tidak layak huni, karena mereka tidak ingin kehilangan jaringan sosial-ekonomi yang telah terbentuk. Hal ini perlu diperhatikan oleh urban manager maupun para penentu dan perumus kebijakan dan program yang akan menyangkut penggusuran atau pemukiman kembali (resettlement atau relokasi) masyarakat miskin. Artinya bahwa menangani permukiman "slums" dan "squatters" perlu dikaitkan dengan sosial-ekonomi masyarakatnya.

Perlu langkah konkrit

Rumah adalah hak dasar bagi setiap orang. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1), yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman pada Pasal 5 ayat (1) juga mengamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Agenda Habitat pada Declaration on Human Settlements di Istanbul, juga mengamanatkan tentang pentingnya penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat (shelter for all) dengan mengedepankan strategi pemberdayaan (enabling strategy).

Berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata pemerintahan yang baik, penyelenggaraan perumahan dan permukiman diharapkan dapat dilaksanakan secara penuh dan efektif, khususnya di tingkat pemerintah kota dan kabupaten. Hal ini sejalan dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa perumahan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang pemerintah daerah.

Menghadapi kenyataan semakin kompleksnya persoalan perumahan dan permukiman, maka perhatian pemerintah terhadap penyelenggaraan perumahan dan permukiman masih sangat perlu untuk terus ditingkatkan. Kebijakan-kebijakan yang disusun perlu terus dikembangkan baik kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu, kepentingan para stakeholder perumahan khususnya pelaku pembangunan perumahan seperti para pengembang, LSM, dan masyarakat, perlu dimaksimalkan akomodasinya dalam sistem pembangunan perumahan yang baik.

Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan perumahan bagi kaum marginal di perkotaan menjadi sangat kritis, karena daya dukung kota menjadi tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk perkotaan yang makin cepat. Fenomena merebaknya permukiman kumuh semakin menambah rumitnya masalah di perkotaan, hal ini merupakan ancaman serius bagi pemerintah kota, urgent untuk mendapat perhatian. Keberadaan pemukiman kumuh ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan perumahan yang layak bagi warganya. Berarti pemerintah juga gagal mendorong warganya untuk peningkatan kegiatan sosial dan ekonomi yang produktif.

Oleh karenanya, Hari Habitat Dunia (HHD 2010) “Better City Better Life” yang maknanya adalah ”Kota Yang Lebih Baik Kehidupan Yang Lebih Baik”. Perlu langkah konkrit dengan:

  • mendayagunakan potensi masyarakat untuk kegiatan peningkatan dan kesinambungan dalam kehidupannya.
  • peningkatan kualitas permukiman, pengaturan dan penataan lingkungan perumahan dan permukiman harus berdasarkan pada pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
  • proses pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunannya harus benar-benar dipahami oleh mereka yang merasakan.
  • serta upaya-upaya peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat dan diutamakan untuk meningkatkan perekonomian bagi golongan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, yang saat ini termarginalkan.

Ir. Mohammad Agung Ridlo, MT,

Ketua Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>