Pilih Kategori

Agenda

Musprop INKINDO Jateng, 21 April 2010

Kalender

June 2019
M T W T F S S
« Jul    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Anggaran Dasar 2009

Download Anggaran Dasar INKINDO 2009: –>

 

Logo  

ANGGARAN DASAR

IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

PENGERTIAN UMUM

Ikatan Nasional Konsultan Indonesia sebagai wadah yang menghimpun usaha jasa konsultan di Indonesia perlu meninjau kembali posisi, tantangan serta arah pengembangan jasa konsultan yang dinamis dan mengacu pada paradigma baru yang berorientasi nasional serta mengikuti perkembangan global.

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil spiritual, maka setiap kelembagaan dan warga negara Indonesia wajib memberikan darma baktinya sesuai dengan kemampuan kompetensi profesionalnya masing-masing.

Bahwa perkembangan global telah membuat tata kehidupan yang terus berubah dengan saling besarnya saling pengaruh mempengaruhi dan keterkaitan dengan anggota masyarakat dunia. Hal ini menuntut kearifan, kecerdasan, dan ketrampilan serta proses pembelajaran anggota Ikatan Konsultan Indonesia, sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Bahwa setiap anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia dengan wawasan nasional, professional dan independen yang dimilikinya, bertanggung jawab untuk turut berperan serta dalam pembangunan yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan.

Bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan secara adil, bermartabat dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika, maka diperlukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia, berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Bahwa berdasarkan kesadaran, pemahaman dan keyakinan terhadap hal-hal tersebut di atas, maka Ikatan Nasional Konsultan Indonesia bertekad dan berupaya untuk selalu meningkatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi professional jasa konsultan secara dinamis dengan melakukan perbaikan terus menerus berdasarkan pengalaman dan bertambahnya pengetahuan.

Setelah AD/ART tahun 2006 disahkan pada Musyawarah Nasional Inkindo tahun 2006 di Surabaya, ternyata dalam perjalanan waktunya, dinamika yang ada menghendaki adanya penyesuaian atas hak dan kepentingan anggota yang masih perlu diakomodir dalam AD/ART. Oleh sebab itu, pada Rapat Kerja Nasional Inkindo tahun 2007 di Jakarta, ditetapkan penyempurnaan AD/ART tahun 2006.

Anggaran Dasar Inkindo ini disempurnakan sebagai implementasi dari tuntutan peran-serta anggota terhadap dinamika pembangunan yang dinamis dan berkesinambungan sebagai tanggung jawab profesi bagi pembangunan bangsa.

MUKADIMAH

Bahwa dalam pembangunan Nasional yang bertujuan terwujudnya suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila, maka setiap warga negara Indonesia wajib memberikan darma baktinya sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing;

Bahwa Pembinaan dan pengembangan keprofesian jasa konsultansi akan meningkatkan pengabdian profesi dalam pembangunan nasional di mana hakikat pembangunan nasional Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Bahwa dalam rangka meningkatkan hasil guna pembinaan tersebut diperlukan adanya wadah yang mewakili profesi konsultan secara keseluruhan;

Menyadari akan hal tersebut, maka dengan Rahmat Tuhan Yang maha Esa dibentuklah satu Asosiasi Perusahaan Jasa konsultansi Nasional Indonesia dengan Anggaran Dasar sebagai berikut;

BAB I

PENGERTIAN UMUM

1. Definisi Konsultan

Konsultan adalah perorangan atau kumpulan orang yang terhimpun dalam suatu usaha jasa konsultan dengan memberikan jasa berupa : nasehat, opini, pandangan, pertimbangan, informasi, saran, rekomendasi, mencari dan menemukan jalan keluar pemecahan masalah, berdasarkan keunggulan, keahlian, dan kompetensi profesionalnya yang standar, bermutu, lengkap, sahih, dan dapat dipercaya (reliable) ; kepada pihak yang memerlukan, dengan sikap dan cara yang jujur, berintegritas, independent, imparsial, serta mematuhi dan tunduk pada prinsip-prinsip kode etik dan tata laku profesional.

2. Usaha Jasa Konsultan

Usaha Jasa Konsultan adalah setiap usaha yang melayani jasa konsultan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan di negara di mana saja konsultan tersebut dilaksanakan, serta menjalankan usaha yang tidak bertentangan dengan etika dan tata laku profesi.

3. Profesional

Profesional adalah keahlian spesifik yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu jenis pekerjaan tertentu yang terukur berdasarkan hasil pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman, sehingga kompeten untuk menyelesaikan kinerjanya secara tuntas, dan yang berkembang sebagai karir hidup selanjutnya.

4. Anggota Inkindo

Anggota Inkindo adalah badan usaha jasa konsultan yang terdaftar.

5. Profesionalisme Anggota Inkindo

Anggota Inkindo dalam menjalankan usahanya, menggunakan tenaga ahli professional yang mampu melakukan kinerja bisnis secara tuntas dan bertanggung jawab

6. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Govermance)

Tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu prinsip-prinsip yang diterapkan dalam suatu system pengelolaan perusahaan yang mempunyai sifat : terbuka, jujur, dan independent, dengan landasan akuntabilitas, responsibilitas dan kesetaraan.

 

BAB II

IDENTITAS DAN LANDASAN ORGANISASI

Pasal 1

Nama, Kedudukan dan Waktu

1. Nama asosiasi ini adalah IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA disingkat INKINDO dengan terjemahan resmi dalam bahasa Inggris NATIONAL ASSOCIATION OF INDONESIAN CONSULTANTS disingkat NAIC;

2. INKINDO didirikan pada tanggal 20 Juni 1979 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, sebagai fusi dari " IKATAN KONSULTAN INDONESIA" (IKINDO) yang didirikan pada tanggal 10 Februari 1970 dan "PERSATUAN KONSULTAN TEKNIK PEMBANGUNAN INDONESIA" (PKTPI) yang didirikan pada tangal 8 Oktober 1971;

3. Inkindo adalah asosiasi yang merupakan perkumpulan berbadan hukum berada di wilayah Negara Republik Indonesia, Inkindo Nasional berkedudukan di ibukota Republik Indonesia, Inkindo Provinsi berkedudukan di Provinsi dan Inkindo Perwakilan di tempat yang dianggap perlu;

 

BAB III

AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Azas

INKINDO berazaskan Pancasila;

Pasal 3

Tujuan

Tujuan INKINDO adalah terbinanya kompetensi anggotanya melalui upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan guna menunjang pembangunan nasional dan mampu bersaing ditingkat global;

Pasal 4

Fungsi

INKINDO berfungsi sebagai :

1. Wadah berhimpunnya badan usaha jasa konsultansi untuk pembinaan dan pengembangan kemampuan anggota sebagai pengabdian profesi demi tercapainya pembangunan Indonesia seutuhnya;

2. wadah tempat anggota mendapatkan pelayanan dan perlindungan.

3. Wadah komunikasi dan kordinasi antar anggota, institusi lain dan masyarakat;

 

BAB IV

ATRIBUT INKINDO

Pasal 5

Atribut INKINDO

INKINDO memiliki Atribut yang merupakan kelengkapan organisasi, berupa : Lambang, Ikrar, Hymne, Mars dan Pataka;

 

BAB V

KODE ETIK INKINDO

Pasal 6

Kode Etik Inkindo

1. Kode Etik asosiasi ini disebut KODE ETIK INKINDO;

2. Dalam menjalankan usahanya, seluruh anggota terikat pada Kode Etik INKINDO;

 

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Jenis Keanggotaan

1. Anggota Penuh adalah badan usaha jasa konsultansi nasional;

2. Anggota terbatas adalah cabang dari anggota penuh;

3. Anggota Afiliasi adalah badan usaha jasa konsultansi dimana sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh bukan warga negara Indonesia dan atau bukan badan usaha nasional;

Pasal 8

Warga Kehormatan

Anggota / warga kehormatan adalah orang yang berjasa terhadap INKINDO atau pengembangan jasa konsultansi di Indonesia;

Pasal 9

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Hak anggota;

a. Hak atas pelayanan;

b. Hak atas pembinaan dan pengembangan;

c. Hak atas perlindungan;

d. Hak berperan serta dalam organisasi;

e. Mempunyai hak suara

f. Memiliki hak untuk memilih dan dipilih

2. Kewajiban Anggota adalah berkewajiban menaati segala peraturan dan ketentuan organisasi, serta membina kemitraan sesama anggota, serta menjaga citra baik Inkindo.

Pasal 10

Kerjasama anggota antar Provinsi

1. Apabila melakukan pekerjaan di luar provinsi domisilinya, anggota Inkindo harus bekerjasama yang saling bermanfaat atau menguntungkan dengan anggota di provinsi setempat.

2. Untuk melaksanakan kerjasama seperti yang dimaksud dalam ayat 1 di atas, anggota Inkinda wajib melapor kepada Inkinda setempat di mana perusahaanya akan mengikuti upaya penyediaan jasa.

Pasal 11

Sangsi

Setiap pelanggaran terhadap kewajiban dan atau peraturan serta ketentuan organisasi akan dikenakan sangsi.

Pasal 12

Penerimaan anggota

Penerimaan anggota dilaksanakan dengan :

1. Mengajukan permohonan tertulis;

2. Memenuhi segala peraturan organisasi;

Pasal 13

Berakhirnya Keanggotaan

1. Berhenti atas permintaan sendiri;

2. Diberhentikan karena melanggar ketentuan organisasi;

3. Dinyatakan berhenti karena tidak memenuhi peraturan organisasi;

4. Menjadi anggota organisasi konsultan yang sejenis;

BAB VII

ORGANISASI

Pasal 14

Perangkat Organisasi Nasional

1. Perangkat organisasi tingkat nasional terdiri dari :

a. Dewan Pengurus Nasional disingkat DPN;

b. Dewan Kehormatan Nasional disingkat DKN;

c. Dewan Pertimbangan Organisasi Nasional disingkat DPON;

d. Badan-Badan Nasional;

e. Komite-Komite Nasional;

f. Sekretariat Eksekutif Nasional disingkat Setnas.

Pasal 15

Dewan Pengurus Nasional

1. Periode kepengurusan DPN adalah 4 (empat) tahun.

2. Berfungsi melaksanakan berbagai upaya pencapaian tujuan organisasi.

3. Bertugas menyusun agenda empat tahunan, program kegiatan, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) tahunan.

4. Mewakili Inkinda di tingkat nasional dan internasional dalam melaksnakan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama, dengan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kempampuan dan pengembangan organisasi.

5. Membentuk badan dan komite sesuai dengan kebutuhan organisasi.

6. Mengangkat Warga Kehormatan.

7. Susunan Dewan Pengurus Nasional meliputi :

a. Dewan Pengurus Nasional Harian (DPNH), yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Umum dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Wakil Ketua Umum ; 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Wakil Sekretaris Jenderal ; 1 (satu) orang Bendahara Umum, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Wakil Bendahara Umum.

b. Dewan Pengurus Nasional Harian (DPNH), yang terdiri dari DPNH dan pengurus lainnya.

8. Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional hanya dapat menduduki jabatan tersebut sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut.

9. Untuk menjalankan kegiatan operasional organisasi, Dewan Pengurus Nasional dibantu oleh Sekretariat Eksekutif Nasional.

Pasal 16

Dewan Kehormatan Nasional

1. Berfungsi menegakkan dan mengembangkan kode etik.

2. Bertugas merumuskan, mengembangkan kode etik serta mengawasi penataannya.

3. Bertugas me