Pilih Kategori

Agenda

Musprop INKINDO Jateng, 21 April 2010

Kalender

September 2017
M T W T F S S
« Jul    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Anggaran Dasar 2009

Download Anggaran Dasar INKINDO 2009: –>

 

Logo  

ANGGARAN DASAR

IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

PENGERTIAN UMUM

Ikatan Nasional Konsultan Indonesia sebagai wadah yang menghimpun usaha jasa konsultan di Indonesia perlu meninjau kembali posisi, tantangan serta arah pengembangan jasa konsultan yang dinamis dan mengacu pada paradigma baru yang berorientasi nasional serta mengikuti perkembangan global.

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil spiritual, maka setiap kelembagaan dan warga negara Indonesia wajib memberikan darma baktinya sesuai dengan kemampuan kompetensi profesionalnya masing-masing.

Bahwa perkembangan global telah membuat tata kehidupan yang terus berubah dengan saling besarnya saling pengaruh mempengaruhi dan keterkaitan dengan anggota masyarakat dunia. Hal ini menuntut kearifan, kecerdasan, dan ketrampilan serta proses pembelajaran anggota Ikatan Konsultan Indonesia, sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Bahwa setiap anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia dengan wawasan nasional, professional dan independen yang dimilikinya, bertanggung jawab untuk turut berperan serta dalam pembangunan yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan.

Bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan secara adil, bermartabat dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika, maka diperlukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia, berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Bahwa berdasarkan kesadaran, pemahaman dan keyakinan terhadap hal-hal tersebut di atas, maka Ikatan Nasional Konsultan Indonesia bertekad dan berupaya untuk selalu meningkatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi professional jasa konsultan secara dinamis dengan melakukan perbaikan terus menerus berdasarkan pengalaman dan bertambahnya pengetahuan.

Setelah AD/ART tahun 2006 disahkan pada Musyawarah Nasional Inkindo tahun 2006 di Surabaya, ternyata dalam perjalanan waktunya, dinamika yang ada menghendaki adanya penyesuaian atas hak dan kepentingan anggota yang masih perlu diakomodir dalam AD/ART. Oleh sebab itu, pada Rapat Kerja Nasional Inkindo tahun 2007 di Jakarta, ditetapkan penyempurnaan AD/ART tahun 2006.

Anggaran Dasar Inkindo ini disempurnakan sebagai implementasi dari tuntutan peran-serta anggota terhadap dinamika pembangunan yang dinamis dan berkesinambungan sebagai tanggung jawab profesi bagi pembangunan bangsa.

MUKADIMAH

Bahwa dalam pembangunan Nasional yang bertujuan terwujudnya suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila, maka setiap warga negara Indonesia wajib memberikan darma baktinya sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing;

Bahwa Pembinaan dan pengembangan keprofesian jasa konsultansi akan meningkatkan pengabdian profesi dalam pembangunan nasional di mana hakikat pembangunan nasional Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Bahwa dalam rangka meningkatkan hasil guna pembinaan tersebut diperlukan adanya wadah yang mewakili profesi konsultan secara keseluruhan;

Menyadari akan hal tersebut, maka dengan Rahmat Tuhan Yang maha Esa dibentuklah satu Asosiasi Perusahaan Jasa konsultansi Nasional Indonesia dengan Anggaran Dasar sebagai berikut;

BAB I

PENGERTIAN UMUM

1. Definisi Konsultan

Konsultan adalah perorangan atau kumpulan orang yang terhimpun dalam suatu usaha jasa konsultan dengan memberikan jasa berupa : nasehat, opini, pandangan, pertimbangan, informasi, saran, rekomendasi, mencari dan menemukan jalan keluar pemecahan masalah, berdasarkan keunggulan, keahlian, dan kompetensi profesionalnya yang standar, bermutu, lengkap, sahih, dan dapat dipercaya (reliable) ; kepada pihak yang memerlukan, dengan sikap dan cara yang jujur, berintegritas, independent, imparsial, serta mematuhi dan tunduk pada prinsip-prinsip kode etik dan tata laku profesional.

2. Usaha Jasa Konsultan

Usaha Jasa Konsultan adalah setiap usaha yang melayani jasa konsultan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan di negara di mana saja konsultan tersebut dilaksanakan, serta menjalankan usaha yang tidak bertentangan dengan etika dan tata laku profesi.

3. Profesional

Profesional adalah keahlian spesifik yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu jenis pekerjaan tertentu yang terukur berdasarkan hasil pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman, sehingga kompeten untuk menyelesaikan kinerjanya secara tuntas, dan yang berkembang sebagai karir hidup selanjutnya.

4. Anggota Inkindo

Anggota Inkindo adalah badan usaha jasa konsultan yang terdaftar.

5. Profesionalisme Anggota Inkindo

Anggota Inkindo dalam menjalankan usahanya, menggunakan tenaga ahli professional yang mampu melakukan kinerja bisnis secara tuntas dan bertanggung jawab

6. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Govermance)

Tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu prinsip-prinsip yang diterapkan dalam suatu system pengelolaan perusahaan yang mempunyai sifat : terbuka, jujur, dan independent, dengan landasan akuntabilitas, responsibilitas dan kesetaraan.

 

BAB II

IDENTITAS DAN LANDASAN ORGANISASI

Pasal 1

Nama, Kedudukan dan Waktu

1. Nama asosiasi ini adalah IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA disingkat INKINDO dengan terjemahan resmi dalam bahasa Inggris NATIONAL ASSOCIATION OF INDONESIAN CONSULTANTS disingkat NAIC;

2. INKINDO didirikan pada tanggal 20 Juni 1979 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, sebagai fusi dari " IKATAN KONSULTAN INDONESIA" (IKINDO) yang didirikan pada tanggal 10 Februari 1970 dan "PERSATUAN KONSULTAN TEKNIK PEMBANGUNAN INDONESIA" (PKTPI) yang didirikan pada tangal 8 Oktober 1971;

3. Inkindo adalah asosiasi yang merupakan perkumpulan berbadan hukum berada di wilayah Negara Republik Indonesia, Inkindo Nasional berkedudukan di ibukota Republik Indonesia, Inkindo Provinsi berkedudukan di Provinsi dan Inkindo Perwakilan di tempat yang dianggap perlu;

 

BAB III

AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Azas

INKINDO berazaskan Pancasila;

Pasal 3

Tujuan

Tujuan INKINDO adalah terbinanya kompetensi anggotanya melalui upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan guna menunjang pembangunan nasional dan mampu bersaing ditingkat global;

Pasal 4

Fungsi

INKINDO berfungsi sebagai :

1. Wadah berhimpunnya badan usaha jasa konsultansi untuk pembinaan dan pengembangan kemampuan anggota sebagai pengabdian profesi demi tercapainya pembangunan Indonesia seutuhnya;

2. wadah tempat anggota mendapatkan pelayanan dan perlindungan.

3. Wadah komunikasi dan kordinasi antar anggota, institusi lain dan masyarakat;

 

BAB IV

ATRIBUT INKINDO

Pasal 5

Atribut INKINDO

INKINDO memiliki Atribut yang merupakan kelengkapan organisasi, berupa : Lambang, Ikrar, Hymne, Mars dan Pataka;

 

BAB V

KODE ETIK INKINDO

Pasal 6

Kode Etik Inkindo

1. Kode Etik asosiasi ini disebut KODE ETIK INKINDO;

2. Dalam menjalankan usahanya, seluruh anggota terikat pada Kode Etik INKINDO;

 

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Jenis Keanggotaan

1. Anggota Penuh adalah badan usaha jasa konsultansi nasional;

2. Anggota terbatas adalah cabang dari anggota penuh;

3. Anggota Afiliasi adalah badan usaha jasa konsultansi dimana sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh bukan warga negara Indonesia dan atau bukan badan usaha nasional;

Pasal 8

Warga Kehormatan

Anggota / warga kehormatan adalah orang yang berjasa terhadap INKINDO atau pengembangan jasa konsultansi di Indonesia;

Pasal 9

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Hak anggota;

a. Hak atas pelayanan;

b. Hak atas pembinaan dan pengembangan;

c. Hak atas perlindungan;

d. Hak berperan serta dalam organisasi;

e. Mempunyai hak suara

f. Memiliki hak untuk memilih dan dipilih

2. Kewajiban Anggota adalah berkewajiban menaati segala peraturan dan ketentuan organisasi, serta membina kemitraan sesama anggota, serta menjaga citra baik Inkindo.

Pasal 10

Kerjasama anggota antar Provinsi

1. Apabila melakukan pekerjaan di luar provinsi domisilinya, anggota Inkindo harus bekerjasama yang saling bermanfaat atau menguntungkan dengan anggota di provinsi setempat.

2. Untuk melaksanakan kerjasama seperti yang dimaksud dalam ayat 1 di atas, anggota Inkinda wajib melapor kepada Inkinda setempat di mana perusahaanya akan mengikuti upaya penyediaan jasa.

Pasal 11

Sangsi

Setiap pelanggaran terhadap kewajiban dan atau peraturan serta ketentuan organisasi akan dikenakan sangsi.

Pasal 12

Penerimaan anggota

Penerimaan anggota dilaksanakan dengan :

1. Mengajukan permohonan tertulis;

2. Memenuhi segala peraturan organisasi;

Pasal 13

Berakhirnya Keanggotaan

1. Berhenti atas permintaan sendiri;

2. Diberhentikan karena melanggar ketentuan organisasi;

3. Dinyatakan berhenti karena tidak memenuhi peraturan organisasi;

4. Menjadi anggota organisasi konsultan yang sejenis;

BAB VII

ORGANISASI

Pasal 14

Perangkat Organisasi Nasional

1. Perangkat organisasi tingkat nasional terdiri dari :

a. Dewan Pengurus Nasional disingkat DPN;

b. Dewan Kehormatan Nasional disingkat DKN;

c. Dewan Pertimbangan Organisasi Nasional disingkat DPON;

d. Badan-Badan Nasional;

e. Komite-Komite Nasional;

f. Sekretariat Eksekutif Nasional disingkat Setnas.

Pasal 15

Dewan Pengurus Nasional

1. Periode kepengurusan DPN adalah 4 (empat) tahun.

2. Berfungsi melaksanakan berbagai upaya pencapaian tujuan organisasi.

3. Bertugas menyusun agenda empat tahunan, program kegiatan, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) tahunan.

4. Mewakili Inkinda di tingkat nasional dan internasional dalam melaksnakan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama, dengan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kempampuan dan pengembangan organisasi.

5. Membentuk badan dan komite sesuai dengan kebutuhan organisasi.

6. Mengangkat Warga Kehormatan.

7. Susunan Dewan Pengurus Nasional meliputi :

a. Dewan Pengurus Nasional Harian (DPNH), yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Umum dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Wakil Ketua Umum ; 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Wakil Sekretaris Jenderal ; 1 (satu) orang Bendahara Umum, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Wakil Bendahara Umum.

b. Dewan Pengurus Nasional Harian (DPNH), yang terdiri dari DPNH dan pengurus lainnya.

8. Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional hanya dapat menduduki jabatan tersebut sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut.

9. Untuk menjalankan kegiatan operasional organisasi, Dewan Pengurus Nasional dibantu oleh Sekretariat Eksekutif Nasional.

Pasal 16

Dewan Kehormatan Nasional

1. Berfungsi menegakkan dan mengembangkan kode etik.

2. Bertugas merumuskan, mengembangkan kode etik serta mengawasi penataannya.

3. Bertugas merumuskan dan menetapkan pedoman pelaksanaan tugas Dewan Kehormatan dalam penanganan kasus pelanggaran kode etik.

4. Berwenang mengumumkan pelanggaran kode etik secara umum dan menetapkan putusan terakhir tentang sanksi atas suatu pelanggaran yang dilakukan anggota.

5. Mempunyai kewenangan sebagai lembaga banding.

Pasal 17

Dewan Pertimbangan Organisasi Nasional

1. Berfungsi memberikan pertimbangan kepada DPN tentang arah, kebijakan dan program kerja organisasi.

2. Memberikan pertimbangan tentang pelaksanaan dan kesinambungan program kerja demi tercapainya tujuan dan keutuhan organisasi.

Pasal 18

Badan-Badan Nasional

Badan-Badan Nasional adalah satuan kerja organisasi yang menangani hal yang berkaitan dengan organisasi dan anggota untuk menjawab kebutuhan yang diakibatkan oleh kebijakan yang bersifat internal dan eksternal di tingkat Nasional dan Internasional,dan mempunyai masa tugas yang sesuai dengan periode kepengurusan.

Pasal 19

Komite-Komite Nasional

Komite adalah unsur yang bertugas membahas hal yang sifatnya khusus.

Pasal 20

Sekretariat Eksekutif Nasional

Merupakan satuan kerja organisasi yang menangani hal yang berkaitan dengan organisasi dan anggota untuk menjawab kebutuhan yang diakibatkan oleh kebijakan yang bersifat internal dan eksternal di tingkat nasional.

Pasal 21

Tingkat Provinsi

Perangkat kepengurusan organisasi tingkat provinsi terdiri dari ;

1. Dewan Pengurus Provinsi disingkat DPP;

2. Dewan Kehormatan Provinsi disingkat DKP;

3. Dewan Pertimbangan Organisasi Provinsi disingkat DPOP;

4. Badan-Badan Provinsi;

5. Perwakilan Organisasi Provinsi;

6. Komite-Komite Provinsi.

7. Sekretaris Eksekutif Provinsi disingkat Setprov

Pasal 22

Dewan Pengurus Provinsi

1. DPP berfungsi melaksanakan berbagai upaya pencapaian tujuan organisasi;

2. DPP, mewakili INKINDO di tingkat provinsi dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan organisasi;

3. Masa bakti kepengurusan DPP adalah 4 (empat) tahun;

4. DPP berwenang mengusulkan pengangkatan Warga Kehormatan ke DPN.

5. Susunan Dewan Pengurus Propinsi meliputi :

a. Dewan Pengurus Privinsi Harian (DPPH), yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Wakil Ketua Umum ; 1 (satu) orang Sekretaris , dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Wakil Sekretaris ; 1 (satu) orang Bendahara, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Wakil Bendahara Umum.

b. Dewan Pengurus Provinsi Lengkap (DPPL), yang terdiri dari DPPH dan pengurus lainnya.

6. Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi hanya dapat menduduki jabatan tersebut sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut.

7. Untuk menjalankan kegiatan operasional organisasi, Dewan Pengurus Provinsi dibantu oleh Sekretariat Eksekutif Nasional.

Pasal 23

Dewan Kehormatan Nasional

1. Berfungsi menegakkan kode etik.

2. Bertugas mengawasi penataannya kode etik.

3. Berwenang mengumumkan pelanggaran kode etik dan menetapkan putusan terakhir tentang sanksi atas suatu pelanggaran yang dilakukan anggota di provinsinya.

Pasal 24

Dewan Pertimbangan Organisasi Provinsi

1. Berfungsi memberikan pertimbangan kepada DPP tentang arah, kebijakan dan program kerja organisasi.

2. Memberikan pertimbangan tentang pelaksanaan dan kesinambungan program kerja demi tercapainya tujuan dan keutuhan organisasi.

Pasal 25

Badan-Badan Provinsi

Badan-Badan Provinsi adalah satuan kerja organisasi yang menangani hal yang berkaitan dengan organisasi dan anggota untuk menjawab kebutuhan yang diakibatkan oleh kebijakan yang bersifat internal dan eksternal di tingkat Provinsi yang masa tugasnya sesuai dengan periode kepengurusan.

Pasal 26

Perwakilan Organisasi Provinsi

Perwakilan organisasi di tingkat provinsi adalah individu yang ditunjuk oleh organisasi menjadi perwakilan di Kabupaten atau Kota.

Pasal 27

Komite-Komite Provinsi

Komite adalah unsur yang bertugas membahas hal yang sifatnya khusus.

Pasal 28

Sekretariat Eksekutif Provinsi

Merupakan satuan kerja organisasi yang menangani hal yang berkaitan dengan organisasi dan anggota untuk menjawab kebutuhan yang diakibatkan oleh kebijakan yang bersifat internal dan eksternal di tingkat Provinsi.

Pasal 29

Tata Hubungan Provinsi

1. Tata hubungan antara semua satuan organisasi di lingkungan INKINDO bersifat koordinatif, fungsional dan instruksional.

2. DPN menata dan menjalankan kebijakan umum organisasi, melaksanakan koordinasi dengan DPP dan mengadakan komunikasi dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun internasional.

3. DPP menjalankan kebijakan organisasi dalam hal koordinasi dan komunikasi dengan anggota, melaksanakan koordinasi dengan DPN dan DPP lainnya, serta menata komunikasi dengan pemangku kepentingan di tingkat provinsi.

 

BAB VIII

PERANGKAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 30

Perangkat Pengambilan Keputusan Organisasi Tingkat Nasional

Perangkat pengambilan keputusan organisasi di tingkat nasional adalah :

1. Musyawarah Nasional disingkat Munas, Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat Munaslab, Musyawarah Nasional Khusus disingkat Munassus.

2. Rapat Kerja Nasional Disingkat Rakernas.

3. Rapat Dewan Pengurus Nasional.

4. Rapat Dewan Kehormatan Nasional.

Pasal 31

Munas, Munaslub, dan Munassus

1. Munas adalah perangkat pengambilan keputusan tertinggi organisasi yang diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun, yang mempunyai fungsi dan kewenangan untuk :

(1) Menetapkan Pengesahan dan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

(2) Memilih dan menetapkan DPN.

(3) Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi untuk jangka empat tahun;

(4) Menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi ( APBO );

(5) Mengevaluasi, menolak dan atau menerima laporan pertanggung jawaban yang disampaikan oleh DPN;

(6) Memilih dan Menetapkan DPN;

(7) Menetapkan kode etik.

2. Munaslub adalah perangkat pengambilan keputusan di luar Munas yang diadakan untuk hal-hal yang mendesak;

3. Munassus adalah perangkat pengambilan keputusan tertinggi di luar Munas yang diadakan khusus untuk menetapkan perubahan AD/ART.

Pasal 32

Rakernas

Rakernas diselenggarakan oleh DPN sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode yang mempunyai fungsi dan kewenangan untuk :

1. Membuat ketetapan operasional organisasi, serta merupakan forum komunikasi antara DPN dan semua DPP.

2. Membahas dan menetapkan program kerja dan Anggaran Pendapatan dan belanja Organisasi (APBO) yang disusun oleh DPN, serta membahas hasil pelaksanaan program kerja dan APBO yang telah ditetapkan.

3. Menetapkan hal-hal yang dipandang perlu untuk melancarkan kegiatan organisasi.

4. Mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan Munassus bila dipandang perlu.

Pasal 33

Rakornas

Rakornas diselenggarakan oleh DPN, yang mempunyai fungsi dan kewenangan untuk :

1. Menjadi forum komunikasi antara DPN dan semua DPP;

2. Memberikan rekomendasi guna mendukung pelaksanaan program kerja.

Pasal 34

Perangkat Pengambilan Keputusan Organisasi Tingkat Nasional

Perangkat pengambilan keputusan organisasi di tingkat provinsi adalah :

1. Musyawarah Provinsi disingkat Musprov, Musyawarah Provinsi Luar Biasa disingkat Musprovlub.

2. Rapat Kerja Provinsi Disingkat Rakerprov.

3. Rapat Dewan Pengurus Provinsi.

4. Rapat Dewan Kehormatan Provinsi.

Pasal 35

Musprov, Musprovlub

Musprov adalah perangkat pengambilan keputusan tertinggi organisasi ditingkat provinsi yang diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun, berfungsi untuk :

1. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Provinsi;

2. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi untuk jangka empat tahun ditingkat provinsi;

3. Menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi ( APBO ) ditingkat provinsi;

4. Mengevaluasi, menolak dan atau menerima laporan pertanggung jawaban yang disampaikan oleh Ketua DPP;

5. Memilih dan menetapkan DKP.

6. Memilih dan menetapkan DPOP.

Pasal 36

Rakerprov

Rakerprov diselenggarakan oleh DPP sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode yang mempunyai fungsi dan kewenangan untuk :

1. Membahas dan menetapkan pelaksanaan program kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) yang disusun oleh DPP, serta membahas hasil pelaksanaan program kerja dan APBO yang telah ditetapkan.

2. Menetapkan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk melancarkan kegiatan organisasi.

Pasal 37

Forum Anggota

Forum Anggota adalah forum konsultasi anggota di tingkat provinsi yang mempunyai fungsi dan kewenangan untuk :

1. Menjadi forum komunikasi antara DPP dan anggota.

2. Memberikan rekomendasi untuk mendukung pelaksanaan program kerja.

 

BAB IX

PERANGKAT KEPRANATAAN ORGANISASI

Pasal 38

Hirarki Kepranataan Organisasi

1. Hirarki kepranataan organisasi adalah sebagai berikut :

(1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2) Ketetapan Musyawarah Nasional atau Ketetapan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Ketetapan Musyawarah Nasional Khusus.

(3) Ketetapan rapat Kerja Nasional.

(4) Ketetapan Dewan Pengurus Nasional.

(5) Ketetapan Musyawarah rovinsi atau Ketetapan Musyawarah Provinsi Luar biasa.

(6) Ketetapan Rapat Kerja Provinsi.

(7) Ketetapan dewan Pengurus Provinsi.

2. Semua kepranataan organisasi Inkindo tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dan amandemennya, serta sumber tertib hukum dan tata urutan perundang-undangan.

3. Suatu perangkat organisasi Inkindo hanya dapat membuat ketetapan atau keputusan sesuai dengan fingsinya, yang tidak betentangan dengan ketetapan atau keputusan yang lebih tinggi jenjangnya dalam hirarki kepranataan organisasi.

4. Ketetapan DPN tidak dapat membatalkan ketetapan Musprov atau Musprovlub selama ketetapan Musprov atau Musprovlub tersebut tidak bertentangan dengan peraturan organisasi.

5. Kecuali ditentukan lain, di dalam Anggaran dasar ini berlaku ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut :

a. Semua keputusan yang diambil di dalam musyawarah atau rapat diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

b. Bilamana dengan jalan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.

 

BAB X

KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 39

Sumber Penerimaan

Sumber penerimaan keuangan INKINDO adalah :

1. Uang pangkal anggota;

2. Uang iuran anggota;

3. Penerimaan dari kegiatan organisasi;

4. Usaha-usaha yang sah;

5. Sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat;

Pasal 40

Pengelolaan Harta Kekayaan

1. INKINDO sebagai badan hukum mempunyai hak kepemilikan, hak pengelolaan, dan hak pemanfaatan dari seluruh harta kekayaan dan keuangan organisasi;

2. Pengelolaan harta kekayaan organisasi menjadi wewenang serta tanggung jawab Dewan Pengurus Nasional di tingkat nasional dan pengelolaan harta kekayaan organisasi di tingkat provinsi menjadi wewenang serta tanggung jawab Dewan Pengurus Provinsi di provinsi masing-masing.

3. Pertanggung jawaban atas pengelolaan dan pengalihan harta kekayaan dilakukan pada Munas dan Munaslub untuk tingkat Nasional dan Musprov atau Musprovlub untuk tingkatan provinsi;

 

BAB XI

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 41

Anggaran Rumah Tangga

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Khusus;

 

BAB XII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 42

Pembubaran Organisasi

1. Pembubaran Inkindo hanya dapat dilakukan dengan Ketetapan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk itu, dengan ketentuuan :

a. Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut diusulkan sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Dewan Pengurus Provinsi.

b. Musyawarah Nasional Luar iasa tersebut dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Peserta Penuh.

c. Keputusan tentang pembubaran harus disetujui oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) dari jumlah suara yang sah pada waktu pemungutan suara dilakukan.

2. Musyawarah Nasional Luar Biasa yang memutuskan pembubaran Inkindo harus menetapkan ketentuan tentang likuidasi harta kekayaan Inkindo.

Pasal 43

Perubahan Anggaran Dasar

Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Khusus;

Pasal 44

Pengesahan Perubahan

1. Anggaran Dasar INKINDO disahkan untuk pertama kelinya dalam rapat anggota di Jakarta tanggal 20 Juni 1979;

2. Perubahan pertama dilakukan dalam Rapat Umum Anggota yang dilaksanakan di Jakarata dan disahkan pada tanggal 16 Maret 1982;

3. Perubahan kedua dilakukan dalam Musyawarah Nasional Khusus yang dilaksanakan di Surabaya dan disahkan pada tanggal 17 Oktober 1985;

4. Perubahan ketiga dilakukan dalam Musyawarah Nasional Khusus yang dilaksanakan di Bandung dan disahkan pada tanggal 22 Januari 1988;

5. Perubahan keempat dilakukan dalam Musyawarah Nasional Khusus yang dilaksanakan di Jakarta dan disahkan pada tanggal 15 April 1988;

6. Perubahan kelima dilakukan dalam Musyawarah Nasional yang dilaksanakan di Jakarta dan disahkan pada tanggal 23 Februari 1991;

7. Perubahan keenam dilakukan dalam Musyawarah Nasional yang dilaksanakan di Jakarta dan disahkan pada tanggal 6 Februari 1994;

8. Perubahan ketujuh dilakukan dalam Musyawarah Nasional yang dilaksanakan di Jakarta dan disahkan pada tanggal 23 Juni 1998;

9. Perubahan kedelapan dilakukan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dilaksanakan di Denpasar dan disahkan pada tanggal 22 Oktober 2001;

10. Perubahan kesembilan dilakukan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dilaksanakan di Denpasar dan disahkan pada tanggal 25 September 2003;

11. Perubahan kesepuluh dilakukan dalam Musyawarah Nasional yang dilaksanakan di Surabaya dan disahkan pada tanggal 6 September 2006;

12. Perubahan kesebelas dilakukan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dilaksanakan di Jakarta dan disahkan pada tanggal 16 Januari 2009;

 

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 45

Aturan Peralihan

1. Untuk pertama kalinya DPON ditetapkan oleh DPN, dan DPOP ditetapkan oleh DPP.

2. Pemberlakuan sebagai akibat adanya perubahan Anggaran Dasar, harus dilaksanakan dan diselesaikan oleh perangkat organisasi INKINDO selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah tanggal ditetapkannya perubahan Anggaran Dasar INKINDO;