Pilih Kategori

Agenda

Musprop INKINDO Jateng, 21 April 2010

Kalender

January 2018
M T W T F S S
« Jul    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

SERTIFIKASI

Sertifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi adalah bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah turunannya, serta kebijakan pendelegasian fungsi pemerintah kepada dunia usaha yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.
Kebijakan pendelegasian yang meliputi rangkaian kegiatan akreditasi, sertifikasi dan registrasi tersebut merupakan upaya menuju sistem standarisasi nasional melalui penerapan prinsip-prinsip atau asas-Abas tanggung-jawab (responsibility), keseimbangan (checks and balances), dapat dipertanggung-jawabkan (accountability), keadilan (fairness), dan keterbukaan (transparency), dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan daya saing yang kondusif.
Penyelenggaraan kegiatan sertifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi dilaksanakan oleh INKINDO setelah memperoleh akreditasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN). Dengan adanya sertifikat usaha jasa konsultansi konstruksi akan diketahui tingkatan kompetensi dan kemampuan dasar (kapabilitas dan kapasitas) dari setiap perusahaan anggota INKINDO, baik yang berstatus badan hukum maupun yang tidak berstatus badan hukum.
Secara nasional, semua informasi tentang kapabilitas dan kapasitas perusahaan jasa konsultan anggota INKINDO akan tersimpan dalam suatu basis data (data base) atau direktori perusahaan jasa konsultansi konstruksi, nasional maupun asing, berdasarkan spesialisasi bidang/sub-bidang dan atau layanan/sub-layanan yang ditawarkan.
Maksud dan Tujuan Sertifikasi :

  1. Sertifikasi Badan Usaha dimaksudkan untuk menyatakan kompetensi dan kemampuan setiap Badan Usaha anggota INKINDO dalam memberi layanan jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi, yang dinyatakan dalam golongan, klasifikasi dan kualifikasi tertentu.
  2. Tujuan Sertifikasi Badan Usaha adalah memberikan informasi obyektif kepada pengguna jasa konstruksi bahwa golongan, klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha yang bersangkutan memenuhi persyaratan kompetensi dan kemampuan yang ditetapkan oleh Dewan LPJK Nasional.